Guru Kok Ditangkap Polisi?
Coba baca kalimat itu baik-baik :
Guru Ditangkap Polisi.
Bukankah itu terdengar anomali?
Siapa, coba, yang tak kenal guru? Sosok mulia yang konon katanya adalah “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa". Mendengar kata "Guru", bayangan kita langsung melayang ke ruang kelas yang penuh ilmu pengetahuan, senyum sabar, dan nasihat yang menyejukkan hati.
Dalam benak banyak orang, para guru itu seperti malaikat berseragam batik. Mereka digugu dan ditiru. Contoh teladan anak bangsa.
Maka, "Mustahil" mereka bisa tersentuh debu-debu hukum, apalagi diborgol dan diarak ke kantor polisi. Tak Mungkin itu terjadi. Tak mungkin!
Tapi, Coba kita tengok judul-judul berita dewasa ini. Panggung kemuliaan itu rupanya tak selamanya bebas dari drama. Ternyata, guru hanyalah manusia biasa yang juga bisa terjerat masalah, baik karena khilaf hakiki, maupun karena tersandung ranjau birokrasi yang licin dan kejam.
---
Jujur saja, melihat guru harus berurusan dengan polisi itu seperti menonton sinetron yang salah alur. Di satu sisi, kita ingin percaya bahwa ia adalah representasi adab dan integritas. Di sisi lain, realitas menyodorkan fakta pahit: ada guru yang memang harus dipenjara karena tindakan asusila, korupsi, atau kekerasan. Itu jelas aib, dan hukum harus ditegakkan.
Namun, ada satu jenis 'anomali' yang jauh lebih menggelitik dan bikin kita mengelus dada: "Kriminalisasi Niat Baik".
Dan inilah yang sedang hangat dan bikin eneg di Luwu Utara.
Kita bicara soal kisah pilu Pak Rasnal dan rekan. Bayangkan, Anda adalah Kepala Sekolah, melihat 10 guru honorer Anda sudah 10 bulan hanya bisa menatap langit karena gajinya nyangkut di awan-awan Dapodik. Hati nurani mana yang tidak teriris?
Pak Rasnal kemudian berinisiatif, berdiskusi dengan Komite Sekolah, dan hasilnya? Kesepakatan urunan sukarela dari orang tua murid, hanya Rp20.000 per orang, untuk membantu kawan-kawan honorer yang sudah keburu kurus kering. Catat: sukarela, bukan paksaan. Bahkan yang tak mampu, dibebaskan!
Ini adalah aksi kemanusiaan murni, sebuah tamparan keras bagi kegagalan negara dalam mengurus kesejahteraan guru. Ironisnya, tindakan mulia ini justru berujung bencana.
LSM datang. Polisi bertindak. Hukum berjalan. Apa yang oleh nurani dinilai sebagai aksi solidaritas, namun oleh pasal-pasal hukum malah dicap sebagai penyalahgunaan dana.
Singkat cerita, setelah drama sidang yang panjang, putusan Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan pemecatan tidak dengan hormat.
Rp20.000! Uang yang mungkin tak cukup untuk sebungkus rokok atau sekali parkir di mal, kini menjadi simbol kegagalan sistem.
——
Ini bukan sekadar kasus hukum biasa, ini adalah drama absurditas: ketika kebaikan dianggap kejahatan, dan ketika orang yang seharusnya diselamatkan malah dijebloskan.
Putusan ini mengirim pesan dingin: jangan berinisiatif, jangan peduli, dan jangan coba-coba menambal lubang yang ditinggalkan negara. Diamlah di zona nyaman birokrasi, atau Anda akan berhadapan dengan borgol.
---
Kasus Pak Rasnal adalah cerminan betapa rapuhnya perlindungan hukum bagi seorang guru yang bergerak di luar pakem birokrasi, meskipun didorong oleh etika dan moral.
Profesi guru memang mulia, tapi ia "Tidak Kebal Hukum". Camkan itu baik-baik!
Sayangnya, tidak semua guru yang ditangkap adalah penjahat sejati. Ada yang menjadi korban kriminalisasi, korban dari aturan yang kaku, dan korban dari sistem yang lebih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Guru-guru di Luwu Utara sampai harus menggelar aksi solidaritas damai, membawa pamflet bertuliskan: “Saya butuh payung hukum, bukan pasal hukum." Sebuah kalimat yang menusuk, sekaligus lucu, karena menyuarakan kerinduan akan keadilan yang berakal sehat.
Maka, mari kita berharap: semoga keadilan segera turun gunung, memberikan grasi, dan mengembalikan kehormatan Pak Rasnal serta guru-guru lain yang dikorbankan. Sebab, jika guru yang menabur kebaikan malah dipenjara, lalu siapa lagi yang mau repot-repot mengajarkan hati nurani di negeri ini?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar